Kepailitan PT Sritex dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor manufaktur Indonesia menjadi sorotan tajam akhir-akhir ini. Berhentinya operasional perusahaan tekstil raksasa tersebut pada 1 Maret 2025 mengakibatkan ratusan ribu pekerja kehilangan mata pencaharian. Situasi ini memicu kekhawatiran akan dampak ekonomi yang lebih luas dan mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan, merespon situasi ini dengan optimisme. Ia menekankan masih terdapat peluang kerja yang tersedia bagi para buruh yang terkena PHK. Pemerintah, katanya, akan aktif membantu penempatan kembali para pekerja tersebut ke sektor industri lain yang masih membutuhkan tenaga kerja.
Gelombang PHK di Sektor Manufaktur: PT Sritex dan Lainnya
Kepailitan PT Sritex bukan satu-satunya kasus PHK massal yang terjadi belakangan ini. Sejumlah perusahaan besar di berbagai sektor industri juga melakukan pemutusan hubungan kerja, menimbulkan keprihatinan yang mendalam.
Data yang dihimpun Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menunjukkan ratusan ribu buruh di sektor tekstil, garmen, dan sepatu telah terkena dampak PHK sepanjang tahun 2024. Kondisi ini semakin diperparah dengan PHK bertahap di PT Sanken Indonesia yang berjumlah hampir 1000 pekerja hingga Juni 2025 dan PHK 400 pekerja di PT Yamaha Music Indonesia pada akhir Desember 2024.
Selain itu, 700 buruh di Jakarta juga mengalami nasib serupa. Situasi ini menggambarkan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Respon Pemerintah dan Seruan Aksi
Menanggapi gelombang PHK massal ini, Partai Buruh dan KSPI mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan. Mereka menuntut perlindungan bagi para buruh yang terkena PHK dan upaya untuk menyelamatkan industri nasional.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, bahkan menyatakan bahwa PHK massal menjadi alasan utama rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan. Aksi ini bertujuan untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan daya saing industri nasional.
Wamenaker Noel, menyatakan komitmen pemerintah untuk mencari solusi. Ia menjadwalkan kunjungan ke Garut, Jawa Barat pada hari Senin untuk melihat langsung sekitar sepuluh ribu lowongan pekerjaan yang tersedia di daerah tersebut. Selain itu, perusahaan Huawei dikabarkan akan membuka sekitar 30.000 lapangan pekerjaan baru.
Langkah Strategis Pemerintah dan Harapan ke Depan
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Menko Perekonomian diharapkan dapat bekerja sama secara maksimal untuk mengatasi masalah ini. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan mencegah terjadinya PHK massal.
Upaya relokasi tenaga kerja ke sektor lain yang masih membutuhkan, pelatihan keahlian baru, dan peningkatan daya saing industri nasional menjadi kunci untuk mengatasi krisis ini. Perlu adanya strategi jangka panjang untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Tantangan ke depan bukan hanya sekedar menyediakan lapangan pekerjaan baru, namun juga memastikan bahwa lapangan pekerjaan tersebut memiliki kualitas dan kesejahteraan yang layak bagi para pekerja. Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja menjadi sangat penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.
Keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah PHK massal ini akan menentukan stabilitas ekonomi dan sosial Indonesia di masa mendatang. Semoga langkah-langkah konkret dan komprehensif segera direalisasikan untuk melindungi hak-hak pekerja dan menjaga keberlangsungan industri nasional.
