Pemerintah Indonesia tengah berupaya menciptakan lapangan bermain yang setara antara media konvensional dan digital. Langkah ini dipicu oleh gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang signifikan di industri media konvensional akhir-akhir ini.
Upaya penyeimbangan ini dianggap krusial untuk menjaga keberlangsungan media konvensional, yang masih berperan penting sebagai pilar demokrasi dan penjaga kualitas informasi publik di tengah arus deras transformasi digital.
Revisi Regulasi untuk Level Playing Field
Salah satu strategi kunci yang tengah dijalankan adalah revisi sejumlah regulasi. Tujuannya adalah menciptakan level playing field atau lapangan bermain yang setara antara media konvensional dan media digital.
Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ismail, menjelaskan bahwa harmonisasi kebijakan ini sangat penting. Hal ini untuk memastikan kedua jenis media dapat berkembang secara sehat dan berdampingan.
Review regulasi bahkan diwacanakan hingga tingkat undang-undang. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan di industri media.
Perlindungan Pekerja Media dan Keberlangsungan Industri
Pemerintah juga menyadari tantangan yang dihadapi pekerja media konvensional, terutama ancaman PHK massal. Langkah-langkah strategis sedang dirumuskan untuk melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan industri.
Kementerian Kominfo dan Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama untuk mencari solusi atas permasalahan PHK ini. Mereka menekankan pentingnya menjalankan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Pemerintah mengingatkan agar perusahaan media tidak melakukan PHK secara semena-mena. Perusahaan wajib mematuhi kaedah dan aturan yang berlaku terkait tenaga kerja.
Adaptasi Terhadap Perubahan Perilaku Konsumen dan Model Bisnis
Ismail mengakui bahwa perubahan industri media merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi digital dan perubahan gaya hidup masyarakat global.
Perubahan ini tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses informasi, tetapi juga model bisnis media dan pola konsumsi iklan. Media konvensional, khususnya televisi, mengalami penurunan jumlah penonton.
Generasi muda lebih banyak mengakses berita melalui media digital. Hal ini menjadi tantangan bagi media konvensional untuk beradaptasi.
Meskipun demikian, media konvensional tetap memiliki peran strategis. Mereka masih menjadi rujukan utama akurasi dan kualitas informasi di tengah banjir konten digital yang belum tentu terverifikasi.
Media konvensional umumnya masih memegang teguh etika jurnalistik dan prinsip verifikasi berita yang ketat. Ini menjadi pembeda penting di tengah maraknya informasi yang tidak terverifikasi di dunia digital.
Kominfo mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk industri media, pekerja media, dan akademisi, untuk berpartisipasi aktif dalam merumuskan kebijakan yang adaptif. Kerja sama ini diperlukan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.
Pemerintah berkomitmen untuk membantu media beradaptasi dengan perubahan. Upaya peningkatan kompetensi dan menjaga keseimbangan industri media serta melindungi demokrasi menjadi prioritas utama.
Kesimpulannya, upaya pemerintah dalam menyeimbangkan ekosistem media konvensional dan digital merupakan langkah penting. Langkah ini tidak hanya untuk mengatasi masalah PHK, tetapi juga untuk menjaga kualitas informasi dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
