Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meminta masyarakat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Permintaan ini muncul setelah beredarnya video yang menunjukkan dugaan kerusakan lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Bahlil menegaskan video viral yang menampilkan kerusakan di Pulau Gag dan Pulau Piaynemo tidak akurat. Ia mendorong masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.
Klarifikasi Menteri ESDM atas Tuduhan Kerusakan Lingkungan di Raja Ampat
Bahlil Lahadalia telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi tambang di Raja Ampat beberapa hari lalu. Hasil peninjauan tersebut menjadi dasar pernyataannya yang membantah tuduhan kerusakan lingkungan.
Ia menekankan pentingnya bijak dalam menerima informasi, terutama yang berasal dari media sosial. Penting untuk membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar.
Aktivitas Pertambangan di Pulau Gag: Fakta dan Penjelasan
Bahlil menjelaskan, sekitar 700 warga atau 300 kepala keluarga tinggal di Pulau Gag, lokasi tambang nikel PT Gag Nikel.
Ia membantah klaim pencemaran laut dan kerusakan terumbu karang akibat aktivitas pertambangan di pulau tersebut. Bahlil mengajak masyarakat untuk melihat fakta di lapangan.
Dari total luas Pulau Gag sekitar 13.000 hektare, hanya 260 hektare yang digunakan untuk pertambangan. Lebih lanjut, 130 hektare telah direklamasi dan 54 hektare telah dikembalikan kepada negara.
Pencabutan Izin Tambang dan Fokus pada PT Gag Nikel
Pemerintah telah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di luar Pulau Gag. Keempat perusahaan yang izinnya dicabut adalah PT Nurham, PT Anugrah Surya Pertama, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raymond Perkasa.
Langkah ini diambil berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dan pemerintah daerah. Hanya PT Gag Nikel yang tetap beroperasi, dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2025 dan status kontrak karya sejak 1998.
Dengan demikian, Pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan di Raja Ampat. Transparansi informasi dan verifikasi fakta menjadi kunci dalam mengatasi kesalahpahaman terkait isu lingkungan ini.
Kesimpulannya, pernyataan Menteri ESDM memberikan konteks penting mengenai aktivitas pertambangan di Raja Ampat. Penting bagi masyarakat untuk selalu mengutamakan informasi yang terverifikasi dan menghindari penyebaran informasi yang belum tentu benar. Ke depannya, diharapkan transparansi dan komunikasi yang lebih efektif dapat mencegah kesalahpahaman serupa.
