Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengizinkan pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu pemulihan sektor perhotelan yang terdampak kebijakan efisiensi sebelumnya. Namun, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menekankan pentingnya aturan resmi untuk memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran.
Dede Yusuf menyoroti perlunya panduan yang jelas dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) agar pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan efektif dan terhindar dari potensi penyimpangan.
Perlunya Aturan Resmi untuk Transparansi dan Efisiensi Anggaran
Menurut Dede Yusuf, surat edaran saja tidak cukup. Diperlukan aturan main yang lebih konkrit dalam bentuk Permen.
Aturan ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran untuk kegiatan di hotel dan restoran. Hal ini penting untuk memastikan penggunaan anggaran tetap efisien dan transparan.
Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk membantu sektor perhotelan, prinsip efisiensi dan transparansi tetap harus diutamakan.
Batasan Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan di Hotel dan Restoran
Dede Yusuf juga menyarankan agar pemerintah daerah membatasi kegiatan yang dilakukan di hotel dan restoran. Rapat-rapat rutin, misalnya, sebaiknya diadakan di kantor pemerintahan.
Ia menekankan tidak semua pertemuan pemerintah perlu dilakukan di hotel. Hal ini penting untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan menghindari pemborosan.
Dengan adanya batasan yang jelas, pemerintah daerah dapat lebih terarah dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang memang membutuhkan fasilitas hotel.
Dampak Kebijakan Efisiensi dan Upaya Pemulihan Sektor Perhotelan
Sektor perhotelan memang terdampak cukup signifikan akibat kebijakan efisiensi yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Banyak hotel yang menggantungkan pendapatannya dari penyelenggaraan pertemuan, acara, dan kegiatan lainnya. Oleh karena itu, kebijakan Kemendagri ini diharapkan dapat membantu mereka.
Dede Yusuf mendukung kebijakan Kemendagri sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghidupkan kembali sektor perhotelan.
Pemulihan sektor perhotelan penting karena berkaitan dengan banyak lapangan kerja dan rantai pasok yang luas, termasuk industri makanan dan minuman.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menekankan pentingnya memperhatikan sektor perhotelan dan restoran yang bergantung pada kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Tito Karnavian menyatakan bahwa sektor ini menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki dampak luas pada perekonomian. Kegiatan MICE di hotel dan restoran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari hulu hingga hilir.
Dengan adanya aturan yang jelas dan terukur, kebijakan Kemendagri untuk kembali mengizinkan kegiatan di hotel dan restoran diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemulihan sektor perhotelan tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan efisiensi anggaran. Hal ini membutuhkan pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya.
