Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Seruan ini muncul setelah kunjungan kerja Komisi VII pada 28 Mei hingga 2 Juni 2025 ke wilayah tersebut.
Kunjungan tersebut melibatkan pertemuan dengan Gubernur Papua Barat Daya, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Aspirasi warga terkait dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan dan pariwisata Raja Ampat menjadi fokus utama.
Dampak Pertambangan Nikel terhadap Pariwisata Raja Ampat
Dua isu utama mengemuka: meningkatkan kualitas Raja Ampat sebagai destinasi wisata, dan kekhawatiran kerusakan lingkungan akibat tambang nikel. Kedua isu ini saling berkaitan erat. Jika pertambangan merusak ekosistem, sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal akan terdampak langsung.
Saleh menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas pertambangan. Kerusakan lingkungan akan berdampak buruk pada reputasi Raja Ampat sebagai destinasi wisata strategis. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat sangat menginginkan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
Desakan Evaluasi dan Pencabutan Izin
Komisi VII mendesak pemerintah pusat mengevaluasi seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat. Perusahaan yang terbukti merusak lingkungan harus dicabut izinnya. Skema ketahanan lingkungan yang ketat perlu diterapkan untuk memastikan keuntungan perusahaan tidak dibayar mahal dengan kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat.
Saleh menambahkan, pemeliharaan lingkungan hidup di Raja Ampat bukan hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Raja Ampat merupakan simbol kekayaan hayati global yang harus dilindungi untuk generasi mendatang. Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan harus diutamakan.
Potensi Ekonomi Berkelanjutan di Raja Ampat
Raja Ampat memiliki potensi besar dalam pariwisata berkelanjutan. Pengembangan ekonomi berbasis ekowisata dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Inisiatif ini perlu didukung oleh pemerintah dan investor yang berkomitmen terhadap praktik-praktik berkelanjutan.
Diversifikasi ekonomi juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan. Pengembangan sektor perikanan, pertanian organik, dan kerajinan tangan lokal dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pentingnya edukasi dan kesadaran lingkungan bagi masyarakat lokal untuk mendukung pariwisata berkelanjutan.
Peran Pemerintah dan Stakeholder
Pemerintah pusat memiliki peran kunci dalam mengawasi dan mengatur aktivitas pertambangan. Regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan. Kerjasama antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat lokal juga krusial untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.
Transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan keberlanjutan. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk pertambangan juga perlu diprioritaskan.
Kesimpulan
Evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat sangat penting untuk melindungi lingkungan dan keberlanjutan ekonomi. Komitmen bersama dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal sangat diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pengembangan ekonomi berkelanjutan dan diversifikasi ekonomi sangat diperlukan agar Raja Ampat tetap menjadi surga bawah laut dunia.
Penulis: Kuswandi
Kata Kunci: Tambang Nikel, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan
Artikel Terkait: Profil 5 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat; Pencabutan 4 IUP di Raja Ampat; Presiden Prabowo Cabut 4 Izin Tambang di Raja Ampat
