Badan Gizi Nasional (BGN) menerima alokasi anggaran yang signifikan, yaitu Rp 217,86 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Anggaran tersebut ditujukan untuk menjalankan program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden. DPR menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang baik dan tepat sasaran.
Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, menyoroti besarnya anggaran BGN. Ia mengingatkan agar kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek senilai Rp 9,9 miliar (yang saat ini sedang diselidiki Kejaksaan Agung) tidak terulang kembali. Kepercayaan publik akan sangat terdampak jika terjadi penyelewengan dana publik dalam skala besar.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran BGN
Nurhadi menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran BGN yang mencapai ratusan triliun rupiah. Sistem pengelolaan anggaran harus lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang lebih intensif perlu diimplementasikan. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan program MBG berjalan efektif.
Dengan anggaran sebesar itu, BGN wajib menerapkan sistem yang lebih ketat dan terstruktur. Pengawasan yang ketat dan berlapis perlu dilakukan agar dana tersebut digunakan secara bertanggung jawab dan tepat sasaran. Setiap tahapan proses, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, harus diawasi dengan cermat.
Menangani Mitra dan Petugas yang Nakal
Nurhadi juga meminta BGN untuk menindak tegas mitra dan petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang melakukan tindakan tidak bertanggung jawab. Mereka yang mempersulit pelaksanaan program atau tidak terbuka terhadap masyarakat harus diberi sanksi tegas.
Kepala BGN memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh bawahannya bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tindakan tegas terhadap oknum yang menyalahgunakan wewenang akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Program MBG dan Tantangannya
Program MBG merupakan program penting untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Suksesnya program ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk efektivitas distribusi makanan bergizi, pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif masyarakat.
Agar program MBG efektif, perlu adanya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang. Selain itu, perlu juga diperhatikan aspek distribusi logistik agar makanan bergizi dapat sampai ke sasaran tepat waktu dan dalam kondisi baik. Keterlibatan masyarakat sangat krusial untuk memastikan keberhasilan program ini.
Potensi dan Risiko Program MBG
Program MBG memiliki potensi besar untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan mengurangi angka stunting. Namun, besarnya anggaran juga meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pengawasan dan akuntabilitas menjadi sangat penting.
Penting untuk diingat bahwa keberhasilan program MBG bukan hanya terletak pada besarnya anggaran, tetapi juga pada implementasinya yang efektif, transparan, dan akuntabel. Komitmen semua pihak, dari pemerintah hingga masyarakat, sangat dibutuhkan.
Selain itu, evaluasi berkala terhadap program MBG sangat penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Dengan demikian, program ini dapat terus ditingkatkan dan memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.
Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Program MBG
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program MBG dapat berjalan dengan efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.
Kesimpulannya, keberhasilan program MBG dan pengelolaan anggaran BGN sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama semua pihak dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang ketat. Kegagalan dalam mengelola anggaran yang besar ini akan berdampak buruk bagi kepercayaan publik.
Penulis: Ilham Safutra
