Lobi hotel bintang empat di Bandung biasanya ramai. Kini, hanya keheningan yang menyapa. Suara AC berdengung di ruangan kosong, menyertai kesunyian yang mencekam para pekerja.
Gambaran ini merepresentasikan dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto. Pemangkasan anggaran, meski bertujuan mulia, telah menimbulkan efek domino yang menghantam industri perhotelan.
Dampak Efisiensi Anggaran: Industri Perhotelan Terpuruk
Program efisiensi pemerintah, yang memangkas anggaran triliunan rupiah, telah mengurangi drastis kegiatan pemerintah seperti seminar, rapat, dan konvensi.
Akibatnya, hotel-hotel kehilangan pendapatan utama. Restoran sepi pengunjung, dan ribuan pekerja hotel menghadapi masa depan yang tak menentu.
Ribuan Pekerja Hotel Terdampak PHK dan Pengurangan Jam Kerja
Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran, menggambarkan situasi yang sangat memprihatinkan. “Kami kehilangan setengah napas kami,” ujarnya.
Satu kamar hotel yang biasanya menopang penghasilan lima hingga tujuh orang, kini hanya mampu menafkahi tiga orang saja. Beban semakin berat bagi para pekerja.
Di Jawa Barat, sekitar 3.000 pekerja hotel hanya bekerja tiga hari seminggu. Banyak di antara mereka yang merupakan kepala keluarga, ibu rumah tangga, atau anak muda yang baru memulai karir.
Di Bogor, beberapa hotel terpaksa tutup, meninggalkan puluhan pekerja menganggur. Ketua PHRI Jabar, Dodi Ahmad Sofiandi, mengungkapkan bahwa biaya operasional terbesar hotel adalah untuk upah karyawan (sekitar 26 persen).
Dengan berkurangnya tamu, karyawan hotel yang tadinya menjadi tulang punggung perekonomian, kini justru terabaikan.
Dampak di Yogyakarta dan Cianjur
Dampaknya juga terasa di Yogyakarta. Lebih dari 5.800 pekerja hotel di Yogyakarta dirumahkan, tanpa gaji dan tanpa kepastian kapan bisa kembali bekerja.
Dedi Pranowo Eryono dari PHRI DIY menjelaskan, industri MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) merupakan tulang punggung industri perhotelan di Yogyakarta. Ketika sektor ini lesu, seluruh industri ikut terdampak.
Di Cianjur, Ketua PHRI setempat, Nano Indrapraja, menyatakan keprihatinannya. “Kami tidak butuh belas kasihan, tetapi kebijakan yang adil dan dukungan pemerintah, seperti keringanan pajak atau insentif,” katanya.
Secercah Harapan dan Seruan untuk Kebijakan yang Lebih Adil
Libur panjang bulan Mei sedikit meningkatkan tingkat hunian hotel hingga 45-50 persen. Namun, ini hanya bersifat sementara.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengumumkan efisiensi anggaran sebesar Rp5,1 triliun, yang dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, nasib para pekerja hotel yang terdampak seakan terabaikan.
PHRI telah berupaya berdialog dengan pemerintah, namun hingga saat ini belum ada solusi konkret untuk menyelamatkan industri perhotelan yang tengah terpuruk.
Semoga pemerintah segera mengambil langkah-langkah strategis untuk membantu industri perhotelan mengatasi krisis ini, sehingga ribuan pekerja dapat kembali mendapatkan penghidupan yang layak.
Situasi ini mendesak adanya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk menemukan solusi berkelanjutan. Industri perhotelan bukan hanya sekadar bisnis, tetapi juga penopang lapangan kerja bagi ribuan orang.
