Sebuah nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Jakarta terkait penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M telah bocor ke media. Nota diplomatik tertanggal 16 Juni 2025 ini ditujukan kepada Menteri Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri. Isi nota tersebut mencatat sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan haji tahun ini.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, telah menanggapi temuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar permasalahan yang tercantum dalam nota diplomatik telah berhasil diatasi. Penjelasan tersebut telah disampaikan kepada pihak berwenang di Arab Saudi.
Lima Hal Dinamika Haji yang Diatasi
Nota diplomatik tersebut mencatat lima isu utama. Pertama, masalah sinkronisasi data jamaah haji. Terdapat perbedaan data jamaah antara sistem E-Haj, Siskohat Kemenag, dan manifes penerbangan.
Perbedaan data ini, menurut Hilman, disebabkan beberapa faktor. Beberapa jamaah membatalkan keberangkatan secara mendadak karena sakit atau meninggal. Hal ini membuat perlu adanya penggantian jamaah dalam waktu singkat. Tim Penyelenggara Haji dan Umrah melakukan rekonsiliasi data setiap hari untuk mengatasi masalah ini.
Permasalahan Pergerakan Jemaah
Isu kedua terkait pergerakan jamaah gelombang I dari Madinah ke Makkah. Di Madinah, jamaah satu penerbangan ditempatkan di satu hotel. Namun, saat keberangkatan ke Makkah, penempatan berbasis syarikah.
Beberapa kelompok kecil jamaah dari syarikah berbeda harus tetap berada di Madinah sementara waktu. Kemenag menyediakan transportasi tambahan untuk memindahkan mereka ke Makkah. Hal ini telah dikomunikasikan dan disepakati dengan Kementerian Haji dan syarikah terkait.
Penempatan Hotel dan Kesehatan Jemaah
Ketiga, nota diplomatik menyinggung penempatan jamaah di hotel Makkah. Meskipun mayoritas jamaah tinggal sesuai syarikah, beberapa jamaah meminta untuk bergabung dengan kloter besarnya meskipun syarikah berbeda.
Beberapa jamaah menginformasikan kepindahannya, sementara yang lain tidak. Kepindahan hotel untuk penggabungan keluarga diizinkan. Koordinasi intensif dengan Kementerian Haji dan syarikah penyedia layanan dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini.
Keempat, jumlah jamaah lansia dan berisiko tinggi cukup besar. Angka kematian jamaah tahun 2025 lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadi perhatian serius, karena membutuhkan pengawasan dan perhatian lebih.
Kemenag mengimbau agar pembimbing ibadah tidak memaksakan ibadah sunah yang berlebihan pada jamaah lansia dan berisiko tinggi. Nota diplomatik juga merekomendasikan seleksi jemaah yang lebih ketat ke depannya.
Penyembelihan Hewan Dam dan Kontrak dengan Adahi
Isu kelima berkaitan dengan penyembelihan hewan dam. Mayoritas jamaah Indonesia melaksanakan haji tamattu’ dan wajib membayar dam. Kemenag menawarkan dua skema penyembelihan dam: melalui Adahi atau di Indonesia melalui Baznas.
Kemenag telah mengimbau jamaah menggunakan platform Adahi. Namun, beberapa jamaah telah terlanjur membuat kesepakatan dengan pihak lain. Kontrak dengan Adahi belum ditandatangani karena masih menunggu kepastian jumlah hewan yang akan disembelih.
Hilman Latief berharap penjelasan ini dapat meredakan kekhawatiran terkait isi nota diplomatik. Sebagian besar masalah telah diatasi sebelum puncak haji. Ke depan, perlu perbaikan kebijakan, terutama terkait pembiayaan dan penyembelihan hewan dam. Kerjasama yang erat dengan otoritas Saudi terus dijaga untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan haji di masa mendatang.
