Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan peningkatan angka pengangguran di Indonesia hingga 5 persen pada tahun 2025. Proyeksi ini merupakan revisi dari prediksi sebelumnya yang menempatkan angka pengangguran pada 4,9 persen di tahun 2024.
Laporan World Economic Outlook IMF edisi April 2025 juga memperkirakan peningkatan lebih lanjut pada tahun 2026, di mana angka pengangguran diprediksi mencapai 5,1 persen. Indonesia diproyeksikan memiliki angka pengangguran tertinggi kedua di Asia setelah China.
Proyeksi IMF: Lonjakan Pengangguran di Indonesia
Menurut laporan IMF, Indonesia akan berada di peringkat kedua negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di Asia pada tahun 2025. China diprediksi akan memiliki angka pengangguran sebesar 5,1 persen, sedikit lebih tinggi dari Indonesia yang diproyeksikan mencapai 5 persen.
India menyusul di belakang Indonesia dan China, dengan prediksi angka pengangguran sebesar 4,9 persen di tahun 2025 dan 2026. Perbedaan angka pengangguran antara ketiga negara ini relatif kecil, namun tetap menjadi perhatian.
Tanggapan Pemerintah: Data BPS Menunjukkan Angka yang Berbeda
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KPK), Hasan Nasbi, memberikan tanggapan terhadap proyeksi IMF. Ia mengutip data Badan Pusat Statistika (BPS) yang menunjukkan penurunan angka pengangguran di Indonesia.
Data BPS menunjukkan angka pengangguran terbuka turun menjadi 4,76 persen pada Juni 2025, turun dari 4,82 persen sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan tren yang berbeda dengan proyeksi IMF.
Selain itu, Hasan Nasbi juga mencatat peningkatan angka pekerja penuh waktu. Angka ini naik dari 65,6 persen menjadi 66,2 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
Angka setengah pengangguran juga mengalami penurunan, dari 8,5 persen menjadi 8 persen. Data ini menunjukkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.
Tanggapan DPR: Mengawal Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran
Meskipun data BPS menunjukkan angka yang berbeda dengan proyeksi IMF, Ketua DPR RI, Puan Maharani, tetap meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah konkrit dalam mengatasi masalah pengangguran. Angka pengangguran yang mencapai 7,28 juta jiwa pada Februari 2025 merupakan jumlah yang signifikan dan perlu penanganan serius.
Puan Maharani menekankan pentingnya kebijakan yang terukur dan efektif dari pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Ia mendorong Komisi IX DPR untuk melakukan pengawasan terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan.
DPR akan menanyakan solusi dan tindak lanjut yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Pengawasan yang ketat dari DPR diharapkan dapat memastikan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran.
Perbedaan data antara proyeksi IMF dan data BPS menunjukkan pentingnya analisis yang komprehensif dan berkelanjutan terkait isu pengangguran di Indonesia. Koordinasi yang baik antara pemerintah, DPR, dan lembaga statistik sangat penting untuk merumuskan dan mengevaluasi kebijakan yang efektif guna mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
