Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan peran krusial Koperasi Desa Merah Putih dalam merevolusi rantai distribusi pangan. Sistem ini diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan menurunkan harga bagi konsumen, dengan memangkas peran perantara atau tengkulak yang selama ini mendominasi.
Amran menjelaskan, koperasi akan mempersingkat rantai pasok yang semula terdiri dari 7-8 tahap menjadi hanya 3 tahap. Skema ini langsung menghubungkan produsen (petani) dengan koperasi, dan selanjutnya koperasi dengan konsumen.
Membangun Sistem Distribusi yang Efisien
Keberadaan perantara selama ini menciptakan disparitas harga yang signifikan antara harga di tingkat petani dan konsumen. Keuntungan besar justru dinikmati oleh para perantara karena panjangnya rantai distribusi.
Dengan Koperasi Desa Merah Putih, potensi efisiensi dan pemerataan keuntungan akan jauh lebih besar. Hal ini akan berdampak positif bagi petani dan konsumen.
Amran memperkirakan, jika koperasi menggantikan peran perantara, potensi keuntungan yang tadinya mencapai Rp 313 triliun bisa dialihkan sebagian besar ke petani dan konsumen. Estimasi keuntungan yang akan dinikmati koperasi sebagai perantara hanya sekitar Rp 50 triliun.
Arahan Langsung dari Presiden
Amran menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan arahan langsung dari Presiden. Tujuannya adalah untuk memastikan sektor pertanian benar-benar berpihak pada produsen dan masyarakat luas.
Presiden meminta agar tidak ada pihak yang memanipulasi harga pasar untuk merugikan petani dan konsumen. Hal ini ditegaskan kembali oleh Amran.
Amran memperingatkan agar semua pihak menghindari praktik yang tidak adil dalam memanfaatkan kondisi pasar. Petani dan masyarakat kecil harus dilindungi dari eksploitasi.
Strategi Penyaluran Bansos Beras
Selain pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, Amran juga menjelaskan strategi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) beras. Bansos beras tambahan sebesar 10 kg/bulan akan diberikan kepada 18,3 juta penerima manfaat.
Strategi ini memastikan bansos tidak hanya menjangkau penerima manfaat, tapi juga mempertimbangkan stabilitas harga gabah dan kesejahteraan petani. Total beras yang akan disalurkan mencapai 360.000 ton selama Juni-Juli 2025.
Kementerian Keuangan telah menyerahkan pengaturan teknis distribusi bansos kepada Kementerian Pertanian. Distribusi bansos akan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan kelangsungan produksi petani.
Strategi penyaluran bansos beras disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Daerah non-penghasil beras akan menerima bansos untuk dua bulan sekaligus.
Penyaluran bansos per bulan akan dilakukan di daerah dengan harga beras di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Daerah perkotaan akan mendapatkan penyaluran lebih awal.
Amran menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penyaluran bansos, khususnya di daerah dengan harga beras di bawah HPP. Penyaluran yang tidak terencana dapat berdampak negatif pada harga di tingkat petani.
Amran mengapresiasi koordinasi antar kementerian dan arahan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait pengelolaan bansos. Kementerian Pertanian siap menyesuaikan volume bansos beras sesuai keputusan pemerintah dan cadangan yang tersedia.
Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih dan strategi penyaluran bansos yang terencana, diharapkan kesejahteraan petani dapat meningkat dan harga pangan tetap stabil. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Pentingnya kolaborasi antar kementerian dan pengawasan yang ketat menjadi kunci keberhasilan program ini.
