Sekitar 100 pekerja sektor pariwisata di Bali kehilangan pekerjaan mereka sejak awal tahun 2025. Angka ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan. Sebagian besar PHK terjadi di sektor perhotelan dan restoran.
Badung menjadi kabupaten dengan jumlah PHK tertinggi di sektor pariwisata Bali. Namun, Setiawan memprediksi angka sebenarnya mungkin lebih tinggi karena belum semua laporan dari kabupaten lain terkumpul.
PHK di Sektor Perhotelan dan Restoran Bali
Setiawan menjelaskan bahwa mayoritas pekerja yang terkena PHK berasal dari hotel dan restoran di Bali. Ia saat ini tengah mengumpulkan data lebih detail terkait PHK tersebut.
Proses pendataan masih berlangsung. Setiawan menekankan pentingnya kajian menyeluruh yang melibatkan semua pihak terkait untuk memahami akar permasalahan ini.
Perlu Kajian Komprehensif dan Solusi Jangka Panjang
Setiawan menyoroti perlunya fokus pada keberlanjutan kerja para pekerja outsourcing dan perusahaan penyedia jasa. Hal ini meliputi aspek pengupahan, jaminan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
Kajian menyeluruh diperlukan untuk menciptakan solusi jangka panjang yang efektif dan berkelanjutan bagi industri pariwisata Bali. Hal ini penting untuk mencegah PHK serupa di masa depan.
Penyelesaian Perselisihan PHK
Setiawan menekankan pentingnya penyelesaian perselisihan PHK melalui jalur musyawarah mufakat. Jika upaya ini gagal, maka mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai undang-undang akan diterapkan.
Tujuan utama adalah untuk memastikan penyelesaian yang cepat dan tepat bagi para pekerja yang terkena PHK. Proses yang adil dan transparan menjadi kunci keberhasilannya.
Peran Pemerintah dalam Mengatasi PHK
Pemerintah Provinsi Bali berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pekerja dan perusahaan. Mereka juga menyediakan layanan konseling dan bantuan hukum bagi pekerja yang membutuhkan.
Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pekerja yang terkena PHK, sehingga mereka dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan baru.
Dampak PHK terhadap Ekonomi Bali
PHK di sektor pariwisata berdampak langsung pada perekonomian Bali. Berkurangnya daya beli masyarakat dan menurunnya pendapatan daerah menjadi dampak yang perlu diperhatikan.
Pemerintah perlu melakukan intervensi untuk meminimalisir dampak negatif PHK terhadap perekonomian Bali secara keseluruhan. Program-program penunjang ekonomi perlu digalakkan.
Selain itu, upaya diversifikasi ekonomi juga penting untuk mengurangi ketergantungan Bali pada sektor pariwisata saja. Hal ini akan meningkatkan ketahanan ekonomi Bali terhadap guncangan eksternal.
Secara keseluruhan, kasus PHK di sektor pariwisata Bali ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Penyelesaian yang adil dan komprehensif, dibarengi dengan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, sangat krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bali.
Ke depannya, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, serta inovasi dan adaptasi terhadap perubahan global, akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan serupa dan memastikan keberlanjutan industri pariwisata Bali.
