Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan pentingnya kesiapan dan kewaspadaan petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) menjelang puncak ibadah haji 1446 H/2025 M di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Ia menekankan perlunya pemerintah memastikan jemaah haji Indonesia menjalankan ibadah dengan nyaman dan baik.
Puncak ibadah haji tahun ini dimulai 9 Zulhijjah atau 5 Juni 2025, momen sakral yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan melontar jumrah di Mina. Puan berharap persiapan maksimal telah dilakukan, termasuk kesiapan tenda mabit.
Memastikan Pelayanan Terbaik bagi Jemaah Haji
Puan Maharani menekankan pentingnya pelayanan terbaik bagi jemaah haji, terutama lansia. Perhatian khusus diperlukan untuk memastikan kenyamanan dan kesehatan mereka selama puncak ibadah haji.
Pelaksanaan haji sejauh ini dinilai baik dan harus dipertahankan hingga puncak haji. Penanganan khusus bagi jemaah lansia juga menjadi prioritas utama.
Mitigasi Kesehatan dan Adaptasi Sistem Baru
Mitigasi kesehatan jemaah menjadi prioritas utama, terutama mengingat cuaca ekstrem dan kepadatan di Armuzna. Pemetaan jemaah rentan, termasuk lansia dan jemaah dengan komorbid, perlu dilakukan.
Pendekatan proaktif untuk mencegah kelelahan, dehidrasi, dan heatstroke sangat penting. Petugas kesehatan harus siap siaga untuk menangani berbagai kondisi kesehatan jemaah.
Pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem baru, multi syarikah, di mana pengorganisasian jemaah di Armuzna tidak lagi berdasarkan kloter, tetapi disusun dalam kafilah oleh pihak syarikah. Sistem ini membutuhkan adaptasi dan koordinasi yang lebih intensif.
Jemaah perlu mendapat penjelasan transparan tentang sistem kafilah agar tidak bingung. Evaluasi menyeluruh atas penerapan sistem multi syarikah diperlukan setelah pelaksanaan haji.
Koordinasi Intensif dan Transparansi Informasi
Sistem multi syarikah menuntut koordinasi intensif dan fleksibilitas tinggi dari petugas Indonesia. Pemahaman perubahan alur dan peran sangat penting, terutama karena tugas kloter hanya sampai masa persiapan murur.
PPIH harus memastikan data jemaah akurat dan tepat waktu kepada pihak syarikah untuk mencegah disinformasi atau jemaah tersasar. Transparansi informasi kepada jemaah juga krusial untuk mencegah kebingungan.
Penerapan multi syarikah merupakan tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas layanan ibadah haji. Evaluasi pasca pelaksanaan haji sangat penting untuk perbaikan di masa mendatang.
DPR Awasi Pelaksanaan Ibadah Haji
DPR akan meminta laporan lengkap dari Kementerian Agama dan mitra terkait. Laporan tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan haji ke depan.
Tim Pengawas Haji DPR telah dikerahkan untuk memastikan pelayanan jemaah berjalan baik. DPR berkomitmen memastikan seluruh jemaah menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya.
Secara keseluruhan, persiapan dan pelaksanaan ibadah haji tahun ini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Koordinasi yang baik antara pemerintah, PPIH, dan DPR menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji yang aman, nyaman, dan berkesan bagi seluruh jemaah Indonesia.
