Raja Ampat, surga tersembunyi di Papua Barat Daya dengan ribuan pulau kecilnya, kini terancam aktivitas pertambangan nikel. Keindahan alam yang luar biasa ini terjerat oleh tumpang tindihnya regulasi, menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan lingkungan yang tak terpulihkan.
Permasalahan ini menjadi sorotan tajam para ahli dan pemerhati lingkungan. Keberadaan tambang nikel di tengah kawasan konservasi Raja Ampat menimbulkan pertanyaan besar tentang penegakan hukum dan prioritas pembangunan berkelanjutan.
Regulasi yang Bertentangan: Perpres vs. Izin Tambang
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat secara tegas mengatur kawasan tersebut. Perpres ini melarang aktivitas pertambangan di wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi.
Tommy Hendra Purwaka, pakar hukum lingkungan dari Universitas Indonesia, menyatakan kekecewaannya. Aturan yang sudah jelas tertuang dalam Perpres ini, menurutnya, seharusnya dipatuhi oleh semua pihak.
Lampiran peta dalam Perpres tersebut tidak mencantumkan area pertambangan. Hal ini semakin memperkuat larangan aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat.
Putusan Mahkamah Konstitusi dan Definisi Pulau Kecil
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-XXI/2023 memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi Raja Ampat. MK secara eksplisit melarang aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau kecil jika berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang tak dapat diperbaiki.
Putusan tersebut mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K). UU ini mendefinisikan pulau kecil sebagai pulau dengan luas 2.000 km² atau kurang.
Pulau Gag, lokasi tambang nikel yang dikelola PT Gag Nikel (anak usaha PT Antam), jelas termasuk kategori pulau kecil. Aktivitas pertambangan di pulau ini menjadi ironi besar atas regulasi yang seharusnya melindungi lingkungan.
UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan Efektivitas AMDAL
Undang-Undang Minerba (Nomor 3 Tahun 2020) dan UU Cipta Kerja seringkali digunakan sebagai alasan untuk melegitimasi investasi pertambangan. Hal ini memperumit upaya perlindungan lingkungan di wilayah-wilayah rawan ekologis seperti Raja Ampat.
Tommy mempertanyakan komitmen pemerintah terkait izin tambang yang diberikan. Adanya Perpres Nomor 81 Tahun 2023 justru seakan bertolak belakang dengan izin pertambangan yang telah dikeluarkan sebelumnya.
Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Nomor 32 Tahun 2009 mensyaratkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun, efektivitas AMDAL dipertanyakan karena perannya direduksi oleh sistem perizinan Online Single Submission (OSS) dalam UU Cipta Kerja.
Potensi limbah pertambangan di pulau kecil sangat besar. Pengangkutan dan pengelolaan limbah tambang menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi dengan serius.
Etika Lingkungan dan Keberlanjutan
Prinsip etika lingkungan menekankan bahwa keputusan pembangunan tidak boleh hanya didasarkan pada aspek ekonomi dan legalitas. Dampak terhadap ekosistem, keberlanjutan, dan keadilan antargenerasi juga harus dipertimbangkan.
Masyarakat Raja Ampat selama ini bergantung pada sektor perikanan dan ekowisata. Keberadaan tambang mengancam mata pencaharian dan warisan budaya mereka untuk generasi mendatang.
Tommy menegaskan, jika Raja Ampat ditetapkan sebagai kawasan konservasi, maka aktivitas eksploitasi harus dihentikan. Hanya aktivitas pelayaran, pembangunan pelabuhan, dan infrastruktur dasar yang diizinkan.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa izin empat perusahaan tambang yang dicabut diterbitkan sebelum penetapan Raja Ampat sebagai Geopark pada 2017 (Indonesia) dan 2023 (UNESCO).
Izin empat perusahaan tersebut (PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham) dikeluarkan pemerintah daerah. Hanya PT Gag Nikel yang izinnya dikeluarkan pemerintah pusat.
Bahlil menegaskan bahwa aktivitas PT Gag Nikel akan diawasi ketat, termasuk AMDAL dan reklamasi, untuk memastikan kelestarian lingkungan.
Permasalahan tambang di Raja Ampat menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi dan penegakan hukum yang konsisten. Keindahan dan kelestarian Raja Ampat harus diprioritaskan demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Perlindungan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh stakeholders untuk generasi mendatang.
