Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat penurunan angka pengangguran terbuka di Indonesia hingga Juni 2025. Hal ini mementahkan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan angka pengangguran akan mencapai 5 persen pada tahun tersebut.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KPK), Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa data BPS menunjukkan angka pengangguran terbuka turun menjadi 4,76 persen pada Juni 2025, dari angka sebelumnya 4,82 persen. Penurunan ini menunjukkan tren positif dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
Penurunan Angka Pengangguran Menurut Data BPS
Menurut Hasan Nasbi, penurunan angka pengangguran terbuka didasari oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah peningkatan jumlah pekerja penuh waktu.
Data BPS menunjukkan peningkatan persentase pekerja penuh waktu dari 65,6 persen menjadi 66,2 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesempatan kerja yang stabil dan berpenghasilan tetap.
Selain itu, angka setengah pengangguran juga mengalami penurunan, dari 8,5 persen menjadi 8 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas lapangan kerja yang tersedia.
Proyeksi IMF dan Perbedaan Metodologi
IMF dalam World Economic Outlook Edisi April 2025 memprediksi angka pengangguran Indonesia mencapai 5 persen pada 2025. Proyeksi ini berbeda dengan data BPS yang menunjukkan angka lebih rendah.
Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh perbedaan metodologi pengumpulan dan analisis data antara IMF dan BPS. IMF mungkin menggunakan parameter yang berbeda dalam menghitung tingkat pengangguran.
BPS mendefinisikan pengangguran sebagai individu berusia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja, mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, sudah diterima kerja namun belum mulai, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, IMF mungkin memiliki definisi yang berbeda.
Tantangan dan Strategi Ke Depan
Meskipun angka pengangguran turun, tetap ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangannya adalah tingginya angka PHK dalam beberapa bulan terakhir.
Hasan mengakui adanya PHK, namun ia menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja baru lebih banyak. Pemerintah perlu terus berupaya menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk menyerap angkatan kerja baru.
Peningkatan jumlah angkatan kerja, khususnya lulusan baru, juga berkontribusi pada angka pengangguran absolut. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi agar lulusan lebih siap bersaing di pasar kerja.
Jumlah pengangguran absolut bertambah 83 ribu orang karena meningkatnya jumlah angkatan kerja. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam merencanakan program penciptaan lapangan kerja.
Pemerintah akan menggunakan analisis dari lembaga internasional seperti IMF sebagai masukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.
Kesimpulannya, meskipun proyeksi IMF menunjukkan peningkatan angka pengangguran, data BPS menunjukkan sebaliknya. Pemerintah perlu terus berupaya menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas pendidikan untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan di masa depan. Komitmen pemerintah untuk memanfaatkan masukan dari lembaga internasional menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan lapangan kerja.
