Pemerintah Indonesia gencar mendorong pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan melalui program Koperasi Merah Putih. Langkah ini diyakini mampu memperkuat ekonomi kerakyatan dan menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat akar rumput.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, baru-baru ini mengumumkan perkembangan signifikan dalam program ini. Jumlah Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang telah dilaksanakan telah mencapai angka yang mengesankan.
Capaian Signifikan Musdesus dan Pembentukan Koperasi
Sampai saat ini, telah terlaksana 78.600 Musdesus di seluruh Indonesia. Angka ini diproyeksikan akan mencapai 80.000 dalam waktu dekat.
Musdesus ini merupakan tahap awal pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan. Keberhasilan ini menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat dalam program tersebut.
Ferry Juliantono optimistis bahwa target 80.000 Musdesus akan tercapai pekan ini. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers Rakortas soal Kopdes Merah Putih di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (4/6/2025).
Percepatan Pembentukan Badan Hukum Koperasi
Selain Musdesus, pemerintah juga fokus pada percepatan pembentukan badan hukum koperasi. Proses ini berjalan dengan pesat dan menunjukkan hasil yang positif.
Hingga saat ini, sudah ada 17.000 koperasi yang telah memiliki akta pendirian. Pemerintah menargetkan angka ini akan terus meningkat.
Target selanjutnya adalah mencapai 30.000 koperasi berbadan hukum pada minggu depan. Hal ini akan terwujud setelah Ketua Satgas Nasional, sekaligus Menko Pangan, Zulkifli Hasan kembali dari ibadah haji.
Pemerintah menetapkan akhir Juni sebagai batas waktu finalisasi pembentukan badan hukum koperasi. Proses percepatan ini terus didorong agar target tercapai tepat waktu.
Pembuatan Mock-Up dan Pembentukan Satgas Daerah
Rakortas yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari berbagai kementerian juga membahas rencana pembuatan mock-up koperasi. Mock-up ini akan menjadi contoh ideal koperasi desa dan kelurahan.
Sekitar 100 titik awal telah diidentifikasi, dan akan diseleksi untuk menentukan lokasi paling representatif. Pemilihan lokasi ini akan mempertimbangkan berbagai faktor.
Pembentukan Satgas di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota juga terus dikebut. Satgas ini akan berperan penting dalam pendampingan dan optimalisasi aset koperasi.
Satgas daerah akan menjadi ujung tombak implementasi program di lapangan. Keberadaan mereka diharapkan dapat membantu kelancaran program Koperasi Merah Putih.
Dengan kolaborasi lintas kementerian dan sinergi antarlembaga, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan koperasi desa dan kelurahan yang kuat dan mandiri. Program ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan.
Keberhasilan program Koperasi Merah Putih tak lepas dari kerjasama dan komitmen berbagai pihak. Ke depan, monitoring dan evaluasi yang ketat perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif program ini bagi perekonomian rakyat.
