Gedung DPRD Jawa Barat menjadi saksi bisu ketegangan politik yang mencapai puncaknya Jumat, 16 Mei 2025. Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) melakukan walk out di tengah rapat paripurna. Kejadian ini bermula dari pernyataan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), yang dianggap merendahkan marwah lembaga legislatif.
Pernyataan KDM yang disampaikan pada 7 Mei 2025 di Gedung Negara Cirebon memicu kontroversi. Meskipun terkesan ringan, kata-kata KDM dinilai menyentil kewibawaan DPRD Jabar.
Pernyataan Gubernur yang Memicu Kontroversi
Pernyataan kontroversial KDM menyangkut peran DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah dan perbandingannya dengan sejarah pemerintahan masa lalu. Ia menyatakan, “Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit,” dan menambahkan analogi dengan pemerintahan kerajaan masa lampau serta VOC.
Pernyataan tersebut dimaknai berbeda oleh berbagai pihak. Sebagian menganggapnya inspiratif, namun Fraksi PDIP melihatnya sebagai penghinaan terhadap lembaga DPRD.
Aksi Walk Out Fraksi PDIP sebagai Tindakan Protes
Doni Maradona Hutabarat dari Fraksi PDIP melakukan interupsi dalam rapat paripurna, menyatakan bahwa pernyataan KDM merupakan penghinaan terhadap institusi DPRD Jabar. Hal ini memicu aksi walk out yang dilakukan oleh seluruh anggota Fraksi PDIP.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, turut serta dalam walk out ini. Meskipun demikian, rapat paripurna tetap berlanjut.
Memo Hermawan, anggota Fraksi PDIP lainnya, menjelaskan aksi walk out tersebut sebagai bentuk pembelaan terhadap marwah DPRD. Mereka berencana meminta klarifikasi dan interpelasi kepada Gubernur KDM.
Fraksi PDIP menekankan pentingnya kerjasama harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan. Mereka memandang pernyataan KDM sebagai tindakan yang melecehkan lembaga perwakilan rakyat.
Tanggapan Ketua DPRD dan Jalan Tengah Penyelesaian Konflik
Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa Karya Guna, menanggapi aksi walk out dengan tenang. Ia menegaskan bahwa hak Fraksi PDIP untuk melakukan walk out adalah bagian dari proses demokrasi.
Buky Wibawa Karya Guna mengajak semua pihak untuk menahan diri dan menghindari reaksi emosional. Ia berharap agar permasalahan ini bisa diselesaikan melalui jalur komunikasi dan dialog.
Ia menekankan pentingnya evaluasi bersama dan menghindari penilaian kebijakan yang prematur. Buky berharap agar eksekutif dan legislatif dapat bekerja sama secara efektif dan efisien sesuai regulasi yang berlaku.
Buky berharap komunikasi yang terjalin baik antara eksekutif dan legislatif dapat menghasilkan solusi yang terbaik bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
Konflik antara Gubernur KDM dan Fraksi PDIP DPRD Jabar ini masih menyisakan pertanyaan besar. Akankah Gubernur KDM memberikan respons atas protes tersebut? Bagaimana dampaknya terhadap dinamika politik Jawa Barat ke depannya?
Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya komunikasi dan saling menghormati antar lembaga pemerintahan dalam sistem demokrasi. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dan produktif.
